UEFA resmi menuntut FIFA membuka dokumen-dokumen kunci terkait rencana penjualan sebagian hak komersial Piala Dunia besutan Gianni Infantino, lengkap dengan tenggat dua pekan. Lewat surat yang dikirim pada Senin, badan sepak bola Eropa itu menetapkan batas waktu hingga Senin, 2 November, bagi FIFA untuk memberikan jawaban tertulis yang substantif beserta seluruh dokumen pendukungnya.
Langkah ini menjadi kritik terbaru UEFA terhadap induk sepak bola dunia tersebut, dan menandai eskalasi ketegangan yang cukup jarang terjadi di antara dua organisasi yang biasanya bekerja berdampingan. Permintaan itu muncul hanya beberapa hari setelah rapat dewan FIFA di Zurich, pertemuan pertama sejak merebaknya kontroversi FIFA Forward Enterprise (FFE) pada Juli lalu. Di forum itu, Infantino mendengarkan pertanyaan para anggota dewan, tetapi menolak memberi jawaban berarti dan meminta semuanya diajukan secara tertulis sebelum pertemuan berikutnya di Doha pada 16 Desember.
Isi Surat: 50 Pertanyaan dan Batas Waktu 2 November
Surat UEFA dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal FIFA Mattias Grafström dan ditandatangani oleh mitranya di UEFA, Theodore Theodoridis. Surat itu disertai dokumen setebal delapan halaman berisi lebih dari 50 pertanyaan seputar cara FIFA menangani puluhan isu selama 12 bulan terakhir. Dalam suratnya, Theodoridis menilai penjelasan yang disampaikan FIFA belum menyentuh sejumlah pertanyaan mendasar yang diajukan anggota dewan.
Ia juga menyoroti pertanyaan lain yang masih menggantung serta informasi dan dokumentasi yang diminta tetapi belum kunjung diberikan. Karena itu, UEFA menyusun satu set pertanyaan dan permintaan informasi yang terkonsolidasi, mengikuti undangan FIFA sendiri agar pertanyaan diajukan secara tertulis. UEFA secara formal meminta jawaban tertulis atas setiap pertanyaan, disertai seluruh dokumen pendukung, paling lambat 2 November.
Yang menarik, UEFA tidak menerima penolakan secara umum. Setiap penolakan membuka informasi atau dokumen, menurut surat itu, harus dibenarkan satu per satu dengan penjelasan jelas mengenai alasan spesifik yang dipakai. Theodoridis menegaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini menuntut jawaban sekarang, tidak bisa ditunda sampai rapat dewan FIFA berikutnya, dan tidak bisa digantikan oleh janji reformasi tata kelola di masa depan. Menurutnya, reformasi tidak dapat menggantikan fungsi pengawasan atas keputusan yang sudah diambil maupun akuntabilitas atas keputusan tersebut.
Deretan Persoalan yang Dipersoalkan UEFA
Dokumen pendamping surat itu bukan sekadar daftar pertanyaan, melainkan rangkuman keberatan atas puluhan kebijakan FIFA dalam setahun terakhir. Isu paling menonjol adalah rencana penjualan 20% hak komersial FIFA, inti dari kontroversi FFE yang muncul pada Juli. Selain itu, UEFA mempertanyakan sejumlah perkara lain yang dinilai menunjukkan lemahnya transparansi di tubuh FIFA.
- Kasus yang melibatkan penyerang Folarin Balogun.
- Pemberian penghargaan perdamaian oleh FIFA.
- Relasi FIFA dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta orang-orang di sekitarnya.
- Pengaturan pemilihan presiden FIFA tahun depan.
- Pemindahan undian Piala Dunia putra dari Las Vegas ke Washington DC.
- Penerapan jeda hidrasi dan perpanjangan waktu istirahat menjadi 27 menit pada final Piala Dunia.
UEFA juga menyoroti besaran biaya sewa ruang kantor FIFA di Trump Tower yang dianggap perlu dijelaskan. Sorotan lain datang dari laporan The Times pekan lalu yang menyebut Infantino pada 2024 menerima tambahan remunerasi signifikan yang tidak diungkap dalam laporan tahunan FIFA. Menanggapi hal itu, FIFA menyatakan tidak membayar gaji kedua kepada presidennya dan menegaskan telah mematuhi seluruh ketentuan pelaporan terkait kompensasi.
Tak berhenti di situ, UEFA meminta daftar lengkap tamu FIFA di area VIP dan VVIP pada final Piala Dunia. Alasannya, banyak tamu tampaknya mendapat prioritas di atas para presiden asosiasi anggota dan sekretaris jenderal konfederasi. Permintaan ini menyiratkan adanya ketidakseimbangan perlakuan terhadap pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan utama sepak bola dunia.
Dugaan Konflik Kepentingan dan Sorotan pada Infantino
Dalam dokumennya, UEFA secara tegas mempersoalkan potensi konflik kepentingan di FIFA. Mereka menilai rangkaian keputusan, transaksi, dan intervensi yang melibatkan Presiden FIFA, Presiden Amerika Serikat, serta individu-individu yang terkait dengannya memunculkan pertanyaan serius soal transparansi dan akuntabilitas institusi. Pernyataan ini menjadi salah satu bagian paling tajam dalam dokumen tersebut.
Sorotan berikutnya jatuh pada penyelenggaraan pemilihan presiden FIFA pada Maret, khususnya keterlibatan Bruno Chiomento sebagai ketua komite pemilihan FIFA. UEFA memahami Chiomento telah mengenal Infantino selama sekitar 20 tahun dan rutin diundang ke berbagai acara serta kompetisi FIFA dengan biaya ditanggung FIFA. UEFA juga memahami bahwa Chiomento menghadiri seluruh gelaran Piala Dunia 2026 sebagai individu terakreditasi, dengan biaya yang ditanggung FIFA selama lebih dari lima pekan.
Keseluruhan dokumen itu dibaca sebagai kecaman keras terhadap kepemimpinan FIFA di bawah Infantino. UEFA pun mengulang seruannya agar dilakukan peninjauan tata kelola yang benar-benar independen, bukan audit internal yang dikendalikan pihak yang diaudit. Bagi UEFA, persoalannya bukan sekadar soal dokumen, melainkan soal siapa yang berhak mengawasi keputusan bernilai besar bagi seluruh ekosistem sepak bola.
Implikasi bagi Pemilihan Presiden FIFA
Tekanan ini datang pada momen yang sensitif. Infantino, dalam posisi saat ini, hampir pasti terpilih kembali tanpa lawan pada pemilihan tahun depan. Namun UEFA disebut semakin optimistis dapat menemukan kandidat yang berani menantangnya sebelum batas pendaftaran calon ditutup pada 18 November. Artinya, dua pekan tenggat jawaban FIFA berbarengan dengan periode krusial pencarian kandidat alternatif.
Jika FIFA memenuhi permintaan UEFA secara terbuka, posisi Infantino bisa melemah karena dokumen-dokumen tersebut berpotensi mengungkap detail yang selama ini tertutup. Sebaliknya, bila FIFA menolak atau hanya menjawab secara normatif, UEFA punya amunisi politik untuk membangun narasi bahwa perubahan kepemimpinan memang diperlukan. Sikap FIFA akan menjadi ujian pertama atas komitmennya terhadap prinsip transparansi yang selalu dikampanyekan.
Bagi asosiasi anggota, hasil dari tarik-menarik ini menentukan seberapa besar ruang mereka untuk ikut mengawasi keputusan komersial FIFA. Sebab, keputusan seperti penjualan 20% hak komersial berimplikasi langsung pada pembagian pendapatan dan masa depan kompetisi yang mereka ikuti. Rapat dewan FIFA di Doha pada 16 Desember nanti akan menjadi panggung berikutnya untuk mengukur arah penyelesaian sengketa ini.
Konteks Lebih Luas: Ujian bagi Tata Kelola Sepak Bola
Ketegangan UEFA–FIFA ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara konfederasi regional dan FIFA kerap menghangat setiap kali muncul kebijakan komersial atau keputusan penyelenggaraan yang dibuat tanpa konsultasi memadai. Pola serupa terlihat pada perdebatan soal format kompetisi, jadwal pertandingan yang makin padat, hingga tata cara pengambilan keputusan di dalam dewan.
Permintaan atas peninjauan tata kelola yang independen juga mencerminkan kekhawatiran yang lebih mendasar: apakah mekanisme pengawasan internal FIFA cukup kuat untuk mengendalikan kekuasaan presidennya. Ketika anggota dewan sendiri mengaku tidak memperoleh jawaban memadai, fungsi pengawasan itu secara praktis tidak berjalan. Karena itu, langkah UEFA menyusun 50 pertanyaan tertulis bisa dibaca sebagai upaya memindahkan perdebatan dari ruang rapat tertutup ke ranah yang lebih terdokumentasi.
Hal yang belum jelas adalah bagaimana FIFA akan merespons secara resmi, karena belum ada komentar yang diberikan atas surat tersebut. Yang bisa dipastikan, tenggat 2 November akan menjadi penanda apakah sengketa ini berlanjut menjadi konfrontasi terbuka atau menemukan jalur penyelesaian. Perhatian publik sepak bola, terutama asosiasi anggota yang selama ini jarang bersuara, akan tertuju pada jawaban itu.
Secara keseluruhan, langkah UEFA menuntut FIFA membuka dokumen adalah upaya memaksa akuntabilitas atas keputusan-keputusan besar yang selama ini diambil tanpa penjelasan memadai. Mulai dari rencana penjualan 20% hak komersial, pengaturan pemilihan presiden, hingga pemindahan lokasi undian Piala Dunia, semuanya kini berada dalam satu daftar pertanyaan resmi dengan tenggat yang jelas. Bila FIFA kembali menghindar, tekanan politik menjelang pemilihan presiden akan makin sulit dibendung.
Bagi pembaca yang mengikuti dinamika sepak bola dunia, kisruh ini layak dicermati karena hasilnya menentukan siapa yang sesungguhnya memegang kendali atas uang dan arah kompetisi. Jawaban FIFA pada 2 November nanti akan menjadi indikator awal, sebelum pertemuan di Doha pada Desember mengambil keputusan berikutnya.